LONDON – Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Inggris, Pangeran Mohammed Bin Nawaf Bin Abdulaziz mengancam akan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Inggris. Pria berusia 62 tahun itu meminta Inggris menghormati hukum yang berlaku di negaranya. Ancaman tersebut dikeluarkan terhadap kritik yang dilancarkan oleh Inggris atas catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Arab Saudi. Arab Saudi memang menjadi sasaran negara-negara Barat dan aktivis HAM terkait pembatasan kebebasan berekspresi terutama yang menyangkut politik dan agama serta kesetaraan gender. Inggris sendiri membatalkan kontrak penjara dengan Arab Saudi pekan lalu. Tindakan Inggris tersebut diduga sebagai reaksi atas seorang warganya yang bernama Karl Andree dihukum cambuk 350 kali oleh pengadilan Arab Saudi. “Beberapa Minggu terakhir ada perubahan pandangan terhadap Arab Saudi oleh Inggris. Ini sangat mengkhawatirkan karena bisa saja merusak bahkan memutuskan hubungan kemitraan kedua negara yang sudah berlangsung lama,” tulis Mohammed Bin Nawaf Bin Abdulaziz dalam sebuah artikel yang dikutip oleh Reuters, Senin (26/10/2015). Mohammed mengingatkan bahwa Inggris adalah salah satu sekutu dekat negaranya dalam operasi militer di Timur Tengah. Arab juga menganggap informasi dari intelijen Inggris mengenai aktivitas teroris sangat berguna bagi mereka. Pria asal Riyadh itu menganggap komentar Jeremy Corbyn melanggar kehormatan. Pemimpin Partai Buruh Inggris tersebut mengkritik kebijakan Arab Saudi menghukum pancung seorang aktivis pada 2012. Corbyn memohon agar Perdana Menteri (PM) David Cameron memaksa Arab Saudi membatalkan hukuman tersebut. Aktivis bernama Ali al Nimr tersebut terlibat dalam aksi protes terhadap pemerintahan Arab Saudi. Dia ditangkap dan dihukum saat masih berusia 17 tahun. Saat ini dia sedang menunggu pengesahan dari Raja Salman terhadap eksekusi matinya. Pangeran Mohammed mengingatkan Inggris bahwa hukuman yang menimpa al Nimr dan Karl Andree berada di bawah hukum Kerajaan Arab Saudi. Dia sekali lagi mengingatkan siapapun harus menghormati hukum yang berlaku di negaranya. “Apabila hubungan dagang antara kedua negara dipengaruhi isu-isu politik, ada kemungkinan hubungan yang telah berlangsung lama ini akan terancam. Kami masih ingin melanjutkan hubungan dagang ini. Namun, kami tidak ingin diajari oleh siapapun tentang hak asasi manusia,” tegas Mohammed.