CANBERRA – Legalisasi pernikahan sejenis di Australia nampaknya harus tertunda setidaknya untuk tiga tahun ke depan. Sebab, Parlemen Negeri Kanguru memilih untuk menolak usulan referendum secara nasional. Penolakan paling keras datang dari Partai Buruh yang merupakan oposisi. Pemerintah Australia menerbitkan legislasi kepada parlemen pada September 2016 untuk mengadakan pemungutan suara nasional pada Februari 2017. Sayangnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) itu harus mendapatkan persetujuan legislator karena koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Malcolm Turnbull hanya berkuasa di Majelis Rendah. Kegagalan tersebut diyakini akan menjadi pukulan telak bagi Malcolm Turnbull. Sebab, sebanyak 61 persen warga Australia mendukung pernikahan sejenis sesuai dengan jajak pendapat dari Gallup pada Agustus 2016. Popularitas Turnbull akan semakin anjlok dengan gagalnya RUU tersebut. Partai Buruh sendiri mendukung penuh pernikahan sejenis. Namun, mereka yakin tidak perlu diadakan pemungutan suara secara nasional untuk menentukan legalisasi pernikahan sejenis. Mereka khawatir terjadi kampanye homophobia di kalangan warga Australia jelang pemungutan suara. “Kenapa kaum gay Australia harus melalui proses pembuatan hukum yang berbeda dari warga lainnya? Kenapa mereka harus mengetuk pintu hati 15 juta warga Australia untuk mendapat kata setuju? Cara terbaik adalah seperti biasanya saja, legislasi di parlemen,” ujar Ketua Partai Buruh Bill Shorten, seperti dimuat Reuters, Selasa (11/10/2016). Kekhawatiran serupa disuarakan oleh para pejuang pernikahan sejenis. Mereka khawatir ada debat publik terbuka yang berpotensi menyakiti kaum penyuka sesama jenis. Turnbull sendiri mengatakan, jika usulan pemungutan suara nasional ditolak, isu pernikahan sejenis tidak akan diperkenalkan kembali di parlemen setidaknya hingga pemilihan umum berikutnya, yakni November 2019.