Beijing: Sebanyak 12 duta besar perwakilan diundang oleh Pemerintah Tiongkok mengunjungi Xinjiang, wilayah yang didiami Muslim Uighur. Tur ini diselenggarakan pada akhir Desember 2018 lalu. Uighur adalah etnis minoritas Muslim yang sebagian besar tinggal di provinsi Xinjiang. Jumlah Uighur di Xinjiang berkisar 45 persen dari total populasi di sana. Dua belas dubes tersebut berasal dari Indonesia, Malaysia, Affghanistan, Thailand, Kuwait, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, India, Pakistan, dan Uzbekistan. Dilansir dari laman Xinhua, Senin 14 Januari 2019, mereka dibawa untuk mengunjungi pasar lokal, para petani, masjid, lembaga pendidikan, pabrik, pusat pendidikan serta pelatihan kejuruan. Sepanjang perjalanan, mereka berinteraksi dengan pedagang lokal, siswa dan pekerja di Xinjiang. Mereka juga menyaksikan adanya kemajuan kawasan dalam menjaga stabilitas sosial serta mengembangkan ekonomi lokal. Dubes RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, mengatakan bahwa sekolah-sekolah di Xinjiang memberikan pelajaran budaya, tak hanya hukum dan pelajaran lainnya. Sama seperti halnya dengan Penasihat Kedubes Malaysia untuk Tiongkok Mohammad Hosnie Shahiran Ismail yang mengaku menyaksikan sendiri bahwa Pemerintah Tiongkok sangat mementingkan kebebasan beragama dan semua kegiatan keagamaan dilindungi oleh negara. Di pusat pelatihan dan pendidikan di Kashgar, para siswa mempelajari instrumen etnis, kaligrafi, melukis dan keterampilan lainnya. Dubes Thailand untuk Tiongkok juga mengatakan bahwa tur ke Xinjiang ini telah memperdalam pemahamannya terkait Xinjiang dan juga One Belt One Road milik Tiongkok yang menurutnya penting untuk mengembangkan kawasan tersebut. Selama ini, Tiongkok menampik keras bahwa ada penahanan satu juta etnis Uighur di Xinjiang. Mereka ditahan karena melakukan kontak dengan anggota keluarga di luar negeri yang beragama Islam dan berbagi ucapan selamat hari raya di media sosial. Tiongkok memang pernah memberlakukan pengamanan ketat di Xinjiang. Pengamanan ini dilakukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, namun seorang pejabat pemerintahan Tiongkok menegaskan, pengamanan itu tak menargetkan etnis tertentu dan membatasi kebebasan beragama. Sumber: MetroNews